/home/vejhsbhg/public_html/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan%" ]
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebuah peraturan yang memodifikasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 terkait Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini mencakup penyesuaian aturan terkait penilain prestasi kerja P…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 mengatur dua aspek utama terkait penilaian hasil belajar di Indonesia, yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Dokumen ini memberikan panduan mengenai proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka evaluasi pendidikan nasional, serta menjelaskan bagaimana satuan…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 adalah pedoman yang mengatur organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab setiap unit di tingkat daerah yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengelola sekto…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 adalah perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, yang mengatur pedoman penyaluran bantuan pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini memperbarui ketentuan terkait dengan mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementeria…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 adalah sebuah peraturan yang mengatur Standar Sarana dan Prasarana untuk Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam bidang Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman teknis untuk menyelenggarakan lembaga kursus dan …
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah sebuah peraturan yang bertujuan untuk memberikan pedoman terkait penggunaan dana alokasi khusus non fisik dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indone…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 adalah suatu peraturan yang mengatur Pedoman Penulisan Tokoh Sejarah. Peraturan ini memberikan panduan resmi bagi penulis, peneliti, dan pendidik dalam menyusun informasi mengenai tokoh-tokoh sejarah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penulisan mengenai tokoh sejarah dilakukan dengan akurat, obyektif, dan s…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 adalah sebuah perubahan terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Perubahan ini menghasilkan ketentuan-ketentuan baru yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana …
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 adalah sebuah peraturan yang mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016, yang berisi pedoman umum mengenai penyaluran bantuan pemerintah dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan ini mencakup penyesuaian aturan terkait mekanisme penyaluran bantuan, persyaratan,…
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 membahas pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang pendidikan kepada gubernur dalam konteks pelaksanaan dekosentrasi pada tahun anggaran 2017. Dokumen ini merinci prosedur dan lingkup pelimpahan wewenang serta tanggung jawab gubernur dalam pengelolaan pendidikan di tingkat regional. Tujuannya adalah untuk mem…